November 2025 - Website Informasi Seputar Berita Terkini dan Terupdate

Inovasi dan Dedikasi PAM Jaya dalam Menjamin Akses Air Bersih

Inovasi dan Dedikasi PAM Jaya dalam Menjamin Akses Air Bersih – PAM Jaya perusahaan penyedia air minum di wilayah DKI Jakarta, kembali menunjukkan perannya sebagai penopang utama akses layanan air bersih perkotaan. Penghargaan ini menegaskan komitmen PAM Jaya dalam menyediakan air bersih yang berkualitas bagi jutaan warga Jakarta. Keberhasilan ini bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada kualitas hidup judi slot dan pembangunan kota secara berkelanjutan.

Upaya Modernisasi dan Inovasi Layanan

Salah satu faktor yang membuat PAM Jaya mendapat predikat ini adalah penerapan modernisasi infrastruktur dan inovasi layanan. PAM Jaya terus memperbarui jaringan pipa, instalasi pengolahan air, serta sistem distribusi agar mampu memenuhi kebutuhan warga kota yang terus meningkat. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran dan monitoring distribusi air membuat layanan lebih efisien dan transparan, meningkatkan kepuasan pelanggan.

Peran dalam Kesehatan dan Lingkungan

Air bersih yang aman dan terjangkau menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dengan layanan yang konsisten, PAM Jaya membantu mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan penyakit kulit. Selain itu, perusahaan ini juga aktif dalam program konservasi air dan pengelolaan limbah, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya air tidak merusak lingkungan sekitar.

Akses Air Bersih untuk Semua Lapisan Masyarakat

Penghargaan ini juga menyoroti keberhasilan PAM Jaya dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kawasan padat penduduk dan daerah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air bersih. Program subsidi dan inisiatif kemitraan dengan komunitas lokal memungkinkan warga di wilayah rawan kekurangan air tetap dapat mengakses layanan air yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa PAM Jaya tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada pemerataan layanan bagi seluruh warga kota.

Tantangan dan Strategi Masa Depan

Meskipun meraih penghargaan, PAM Jaya menghadapi tantangan besar terkait pertumbuhan penduduk Jakarta, perubahan iklim, dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Untuk itu, perusahaan telah menyiapkan strategi jangka panjang berupa pembangunan sumber air baru, penggunaan teknologi pengolahan air canggih, serta program edukasi masyarakat mengenai penggunaan air yang bijak. Dengan langkah ini, PAM Jaya siap memastikan keberlanjutan layanan air bersih bagi generasi mendatang.

Kesimpulan

Penghargaan yang diterima PAM Jaya menjadi bukti nyata dedikasi perusahaan dalam menyediakan layanan air bersih yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Jakarta. Melalui modernisasi, inovasi, serta fokus pada pemerataan akses, PAM Jaya telah menjadi penopang penting bagi kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan warga perkotaan. Dengan strategi yang matang dan komitmen yang tinggi, perusahaan ini akan terus memainkan peran vital dalam memastikan setiap warga Jakarta mendapatkan hak dasar atas air bersih.

Warga Kepulauan Seribu Diminta Waspada Potensi Cuaca Ekstrem hingga Bencana Alam!

Cuaca Ekstrem – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepulauan Seribu mengajak seluruh warga kepulauan setempat dan jajaran lintas intansi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

“Kepulauan seribu memiliki karakteristik risiko bencana yang berbeda dari wilayah yang berbeda dari wilayah lain di DKI Jakarta,” ujar Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan dalam Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Jakarta, melansir Antara, Kamis (13/11/2025).

Menurut dia langkah-langkah yang disiapkan antara lain meliputi penyiapan personel dan peralatan si seluruh pulau berpenduduk. Kemudian, penetapan jalur evakuasi dan titik pengungsian sementara bagi warga terdampak banjir rob dan angin kencang.

Pihaknya juga melakukan peremajaan dan pemotongan pohon dan pembersihan saluran air oleh petugas pengangan prasaran dan sarana umum (PPSU) dan unit kerja teknis (UKT).

Penguatan Kordinasi

Pihaknya juga melakukan penguatan kordinasi lintas sektor antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha,

akademisi, media dan masyarakat. Ia mengatakan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Sebelumnya, Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra menegaskan kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

Apel tersebut diikuti oleh 250 personel gabungan dari unsur Sudin Sumber Daya Air, Sudin Lingkungan Hidup, UKT 1 dan UKT 2, Pusat Krisis dan Kegawtdaruratan Kesehatan Daerah

(PK 3D), tim kesehatan, PMI, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), PPSU Satpol PP, Gulkarmat, organisasi masyarakat, pasukan pelajar dan pramuka, serta dukungan aparat dan TNI-Polri dan Basarnas.

BMKG Bangun Pusat Kendali Ganda, Jaga Peringatan Dini Tetap Aktif 24 Jam

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengembangkan sistem pusat kendali ganda (dual command center) untuk memperkuat jaringan peringatan dini multi-bencana nasional.

Langkah ini diambil guna memastikan sistem tetap berfungsi selama 24 jam tanpa gangguan, bahkan ketika terjadi bencana di satu wilayah.

Faisal menjelaskan, pusat kendali baru tersebut akan mengintegrasikan pemantauan gempa bumi,

tsunami, cuaca ektrem, dan kualitas udara ke dalam satu sistem nasional, integrasi

ini, kata dia, merupakan bagian dari transformasi digital BMKG menuju sistem real-time disaster monitoring yang lebih tangguh dan efisien.

Sistem ini juga didukung oleh algoritma otomatis hasil proyek Indonesia Disaster Reselience Intitative Project (IDRP),

yaitu proyek kolaborasi antara BMKG dan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan Bank Dunia. Program tersebut telah rampung pada 2025 dengan pendanaan hibah internasional senilai 85 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Teuku Faisal yang baru dilantik, sebagai Kepala BMKG sepekan lalu, menilai bahwa penguatan sistem digital

dan jaringan pemantauan real-time merupakan langkah penting di tengah menigkatnya frekuensi bencana hidrometeorolgi di Indonesia.

Buntut Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Menteri ATR Minta Warga Segara Perbarui Data Sertifikat Tanah Lama

Menteri ATR – Nurson Wahid meminta masyarakat segera memutakhirkan data sertifikat tanah yang terbit antara 1961 hingga 1997. Imbauan in buntut polemik kepemilikan lahan 16 hektare antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan GMTD.

“Dengan adanya kasus JK ini menjadi momentum. Momentum kepada masyarakat yang punya sertifikat mobil terbit di 1997 ke bawah hingga 1961 untuk segera di daftarkan ulang dan dimuktahirkan,” ujarnya usai rapat kordinasi bersama sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025).

Sertifikat tanah yang terbit antara 1961-1997 banyak yang belum memiliki peta kadastral atau belum terintegrasi dalam sistem digital nasional. Kondisi ini kerap memicu tumpang tindih data dan konflik pertahanan.

“Sudah kami evaluasi. Kasus tanah Pak JK sertifikat terbit tahun 1996 awalnya. Isunya itu tumpang tindih jadi segera pemuktahiran, jangan sampai diserobot orang, apalagi yang tanahnya banyak dan belum terdaftar. Maka segera didaftarkan, pentingnya di situ, dan dikasih batas-batas yang jelas,” urainya.

4,8 Juta Hektare Lahan Bermasalah

Dia menyebutkan, dari hasil pendaftaran nasional, masih terdapat sekitar 4,8 juta hektare lahan di indonesia yang berpotensi bermasalah akibat tumpang tindih data sertifikat.

Karena itu, dia meminta pemerintah daerah untuk segera mengintruksikan camat, lurah, RT, dan RW agar masyarakat pemegang sertifikat lama datang ke kantor BPN untuk memutakhiran datanya.

Terkait polemik satu objek lahan dengan dua sertifikat yang telah terbit, diakui Nusron menjadi kesalahan internal Badan Pertahanan Nasional (BPN) saat itu, dan diakui pula adanya kekeliruan di internal BPN.

Duduk Perkara Sengketa Tanah Jusuf Kalla

Nusron Wahid memastikan dirinya bakal turun tangan terkait kasus sengketa tanah yang di peroalkan mantan wakil presiden jusuf kalla (JK). Menurutnya, sengketa tanah seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan merupakan kasus lama yang akarnya berlangsung puluhan tahun sebelmum masa kepemimpinannya di ATR APBN.

Namun dia menegaskan, fakta hukum juga menunjukan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

“Fakta hukum yang menunjukan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses adminintrasi yang cermat, bukan dengan mengenerilisasi satu putusan,” terang dia.

Nusron juga menegaskan, pelaksanaan eksekusi di lapangan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Sementara itu, Kementrian ATR, BPN menjalankan fungsi adminintrasi berdasarkan data pertahanan yang sah.

Nusron menyatakan, sebagai langkah kordinatif, Kantor Pertahanan Kota Makassar telah berkirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar

Untuk meminta Klarifikasi dan Kordinas Teknis. Termasuk perlunya konstanting admininstratif sebelum pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi salah objek.

Roy Suryo Cs Pulang Setelah Diperiksa 9 Jam di Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Roy Suryo Cs – Dr. Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Hasiholan Sianipar rampung menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

“Berawal dari pukul 10.30-12.00-13.00, lebih kurang 1 jam setelah diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30-15.30. Ini

Pemeriksaan dilanjutkan kembali istirahat dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30 WIB lkata Habid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta.

“Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP maupun peraturan kapolri,” ucap dia.

Dia menambahkan, selama pemeriksaan, penyidik tetap menjunjung hak-hak tersangka seperti waktu untuk makan siang, beribadah, dan beristirahat.

Dikawal Emak-emak

Sebelumnya, Roy Suryo bersama dr. Tifauziah dan Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Pada Kamis (13/11/2025).

Roy Suryo menagtakan kehadirannya bersama dua rekannya bukan sekedar memenuhi panggilan hukum, tetapi juga mewakili suara rakyat.

“Jadi kami hadir saya Rismon Hasiholan dan dr. Tifauziah alias dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama

Dengan kuasa hukum kami dari semua yang kami mengucapkan terima kasih. Karena kami hadir bukan mewakili diri sendiri kami mewakili rakyat indonesia yang menginginkan perubahan untuk negeri ini.”kata dia.

Singgung Presiden

“Karena negeri ini sudah lama sudah satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat sangat bengis

Yang utamanya menggunakan segala cara, segala daya termasuk mengunakan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai sekarang,” sambung dia.

Roy juga sempat menyinggung Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta Prabowo Tak mengulang langkah pemerintahan sebelumnya.

“Kami disini menegakan kebenaran, jangan sampai pak presiden Prabowo Subianto mengulangi kesalahan

Seperti rezim yang lalu yang telah

Mempidanakan 2 anak bangsa, masa rela pak Prabowo menambah angka sakitnya yaitu angka 8,” tandas dia.

Kepala BGN: Jawa Barat Daerah Terbanyak Kasus Keracunan MBG

MBG – Kepala Badan Gizi Nasioanal (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terbanyak di Indonesia.

“Betul, masalah banyak di Jawa Barat. Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan ditambah dengan Sleman,” kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Menurut Dadan, penyebab utama kasus keracunan bukan berasal dari kualitas air, melainkan dari makanan yang mengandung kadar nitrit tinggi akibat praktik pertanian yang tidak ideal.

“Daerah itu endemik untuk kejadian seperti ini. Bahkan bukan hanya maslah air, tapi ternyata infeksi nittrit cukup tinggi. Dan itu mungkin di sebabkan oleh praktik bud daya petani yang terlalu banyak membeberkan nitrogen sehingga kandungan nitrit di dalam tanaman cukup tinggi.

Dadan menambahkan, tingginya kadar nitrit dalam bahan pangan dapat memicu gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, BGN bersama kementrian terkait tengah meninjau ulang rantai pasokan bahan pangan untuk program MBG di wilayah rawan tersebut.

BGN Siapkan Rp29,5 Triliun untuk MBG hingga Akhir 2025

Sebelumnya, Dadan menyampaikan bahwa BGN menyiapkan anggaran sebesar Rp29,5 Triliun untuk mendukung

pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga akhir tahun 2025.

Ia menjelaskan, serapan anggaran Program MBG terus meningkat sejak awal tahun.

Dari Total Pagu sebesar Rp71 triliun, hingga awal November 2025, BGN telah menyerap Rp43,47 triliun atau sekitar 61,2 persen dari total anggaran.

“Banayak pihak awalnya meragukan bahwa kita bisa menyerap tambahan Rp8,5 triliun, lalu sampai 15 Desember

Rp10 trilun, dan di akhir Desember Rp11 triliun. Jadi total dalam 50 hari terakhir ini, kita akan butuh Rp29,5 triliun,”jelasnya.

Program Makan Gizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk

meningkatkan status gizi dan kesehatan anak-anak indonesia, sekaligus mendorong kesejahteraan pelaku usaha pangan lokal.

REPDEM: Laporan Terhadap Ribka Tjiptaning Upaya Bungkam Suara Kritis

REPDEM – Relawan Perjuangan Demokrasi, organisasi sayap PDI perjuangan, menilai pelaporan terhadap politikus senior PDIP Ribka Tjaptaning ke Bareskrim Polri sebagai tindakan yang berlebihan dan berpotensi mengecam kebebasan berpendapat di Indonesia.

Ketua Umum DPN REPDEM, Wanto Sugito, mengatakan bahwa pernyataan Ribka Tjaptining mengenai Soeharto merupakan bentuk refleksi sejarah dan kritik politik yang sah dalam negara demokratis.

“Pernyataan Ribka adalah bentuk tanggung jawab moral agar bangsa ini tidak kehilangan arah sejarah.

Jika kritik terhadap masa kelam Orde Baru saja bisa dijadikan alasan untuk dilaporkan ke polisi, maka

demokrasi kita sedang berada dalam situasi yang menghawatirkan,” kata pria yang akrab disapa bung Kutuk ini dalam keterangan diterima, Rabu (12/11).

Mantan aktivis 98 UIN Ciputat ini, menjelaskan bahwa semangat reformasi 1998 dibangun di atas dasar perlawanan terhadap pembungkaman suara rakyat.

Karena itu, kata dia, REPDEM menilai langkah pelaporan tersebut bukan hanya menyerang individu, tetapi juga menyerang prinsip-prinsip dasar kebebasan berpendapat yang di jamin kontitusi.

“Bangsa ini harus berani mengingat dan mengakui luka sejarahnya. Membungkam pengingat sejarah sama slot 10k saja dengan menghianati semangat reformasi yang melahirkan demokrasi ini,” ujarnya.

REPDEM menyerukan kepada aparat penegak hukum agar tidak terjebak pada kriminalisasi pandangan politik dan menegakan profesionalitas dengan menjunjung tinggi hak asasi warga negara.

Ribka Tjjiptaning Dilaporkan ke Bareskrim karena Sinnggung Soeharto

Sebelumnya, aliansi rakyat anti hoaks (ARAH) melaporkan mantan Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning ke Barreskrim Polri. Ribka diduga menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian terkait gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDIP.

yaitu Ribka Tjiptaning yang mentakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh

terkait polemik pengangkatan Almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional.” tutur Koordinator ARAH Muhammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

Iqbal mempertanyalkan alasan munculnya pernyataan Soeharto adalah pembunuh jutaan Rakyat apakah berdasarkan putuan hukum atau pengadilan. Sementara sampai dengan hari ini tidak ada putusan semacam itu.

Menurt Iqbal pihaknya menemukan video perntaan Ribka Tjiptaning pada 28 Oktober 2025 di media mainstream dan sosial media TikTok. Dia menegaskan, pernyataan Ribka Tjptaning berpotensi menyesatkan publik jika dibiarkan tanpa klarifikasi.

Iqbal menilai, setiap informasi dari tokoh publik maupun politik harus didasarkan pada fakta hukum, bukan

kebohongan atau opini tanpa dasar, agaqr tidak menciptakan pemberitaan yang menyesatkan masyarakat. Dia pun mendesak Direktoran Siber Bareskrim Polri dapat menindak lanjuti laporan tersebut mengenai dugaan pelanggaran UU ITE.

Siswa Ledakan SMAN 72, Antara Dendam dan Teka Teki Dugaan Bullying

Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta – Sedikit demi sedikit fakta terungkap di balik ledakan SMAN 72 Jakarta. Pelaku yang kini sudah menyandang status anak berurusan dengan hukum adalah murid di sekolah tersebut.

Pelaku menjalankan aksinya itu tunggal. Tetapi dalam misinya ini, dia cukup terlatih. Meski bom rakitannya berdaya ledak rendah, namun cukup membahayakannya. Terbukti dari banyak nya murid-murid mengalami luka serius dalam pristiwa itu.

Dendam Buntut Bullying?

Hasil penyeldidikan semenetara, pelaku melakukan aksi teror itu karena dendam sering ditindas. Tetapi siapa yang membuat merasa dendam, belum diketahui.

“Bahwa (pelaku) merasa perasaan tertindas, merasa kesepian tidak tahu harus menyampaikan kepada siapa, lalu yang berangkutan juga memiliki motivasi dendam,” kata PPID Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya.

Senter kabar, pelaku kerap dibully selama bersekolah disana. Pelaku bahkan tak terlalu banyak bergaul. Isu itu diperkuat pengakuan seorang siswa inisial S, siswa kelas XI SMAN 72 Jakarta.

Tetapi polisi, enggan berspekulasi terlalu dini. Menggali keterangan banyak pihak termasuk pelibatan ahli terus dilakukan. Termasuk meminta keterangan guru dan murid. Polisi tak ingin gegabah. Namun dipastikan, seluruh informasi yang berkembang akan didalami kebenarannya.

Hari-Hari Kesepian Pelaku

Walaupun belum dapat dipastikan pelaku adalah korban bulyying, tetapi fakta memilukan kembali terungkap saat proses penyelidikan berjalan. Ternyata, pelaku kerap kesepian saat menjalani hari-harinya. Bahkan, dia tidak punya tempat untuk sekedar berkeluh kesah.

Selama ini, pelaku memang tinggal bersama ayahnya. Sementara ibunda sudah pergi meninggalkannya bekerja sebagai TKI. Kondisi Itulah yang menjadi pemicu utama pelaku berani melakukan teror terhadap sekolah dan teman-temannya sendiri.

Ada dorongan yang bersangkutan, merasa sendiri kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan kelus kesah,” kata Dirreskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin.

Polisi maeyakini apa yang dilakukan pelaku bukan seperti aksi teror pada umumnya. Diduga kuat, kekecewaan demi kekecewaan yang dialaminya itulah yang menjadi pemanrtik dia nekat meledakan sekolah.

Dalam kesendiriannya, pelaku juga kerap masuk ke dalam dark website. Aktivitas yang dilakukannya senang melihat ada kematian. Tak hanya itu, pelaku juga kerap menonton video aksi teror di dunia. Bahkan para pelakunya. dianggap sebagai inspirasi.

Ketua Umum Ikadin Sebut Berlakunya KUHP dan KUHP Baru Bisa Perkuat Advokat

KUHP – Berlakunya KUHP Nasional ini berlakunya KUHAP sebagai aturan pelaksanaannya, di sini kan ada peran, fungsi, dan tanggung jawab daripada advokat, ujar adardam dalam keterangan tertulis jakarta, selasa (11/11/2025).

Ia menyampaikan dalam Rakarnas Kadin 2025 pada Senin 10 November 2025, pemerintah dan DPR menyatakan bahwa RUU KUHP akan disahkan pada aKhir Desember Tahun ini.

Komitmen pemerintah dan DPR itu di sampaikan dalam seminar Rakarnas Ikadin bertajuk melalui Rakernas Ikadin 2025 Kita Tingkatkan Kualitas Advokat dalam Rangka menyosngsong berlakunya KUHP Nasional,” terang Adardam.

Dia menjelaskan pengurus dan anggota ikadin bisa menghadirkan materi yang bisa di sampaikan Mamerkum dan Ketua Komisi III DPR tersebut sebagai oleh-oleh saat kembali ke daerahnya masing-masing. Mengaplementasikan KUHP Nasional ataupun KUHAP dalam kerangka memberikan pembelaan hukum, keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.” terang Adardam.

Fokus pada tiga hal Adardam menyampaikan sejak didirikan ikardin fokus pada 3 hal yakni memberikan bantuan dan penyuluhan hukum secara cuma-cuma atau gratis, serta aktif dalam politik pembangunan hukum.

Jadi kalau misalnya yang direformasi itu hanya polri. memberikan kesan seakan-akan bahwa yang bermasalah itu hanya polri.” ucap dia. Menurut Adardam mereformasi advokat tidak lah susah, yakni kembali ke semangat pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat Bahwa Peradi sebagai single bar.

Karena dengan Single Bar ini akan ada standarisasi pendidikan, ujian, pengawasan, dan penindakan. Sekarang tidak. Rekrutmen advokat sekarang betul-betul sudah sampai kepada sangat-sangat menyedihkan sehingga melahirkan advokat-advokat yang tidak kompeten.

Peran Advokat

Sementara itu, ketua Komisi II DPR Habiburokhman mengatakan, ikadin merupakan salah satu organisasi

advokat terrtua di Indonesia dan mempunyai semangat yang sama dengan DPR soal RUU KUHAP.

Yaitu memperkuat warga negara dengan memperkuat peran advokat dan hak-hak para tersangka atau orang bermasalah dengan hukum,’kata dia. Habiburokhman mengungkapkan, dalam KUHAP yang saat ini berlaku, peran advokat cenderung pasif. Meealui peran advokat menjadi aktif.

Tadinya hanya bisa dampingi tersangka, di KUHAP baru, insyaalla advokat bisa mendampingi saksi, korban. Bisa mendampingi sejak penyelidikan. Bagian penting lainnya, lanjut Habiburokhman, dalam RUU KUHAP sudah disepakati bahwa kita mengatur tentang imunitas advokat dalam menjelaskan tugasnya.

Insyaallah akan mengesahkan KUHAP yang baru sehingga KUHP nasional yang akan berlaku pada 2 januari 2026 itu, dia implemantif. Artinya, dapat dilaksanakan,’ jelas dia

“Sesuai tema, rakernas ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat kapasitas, integritas,

dan profesionalisme advokat agar mampu menjawab tantangan hukum di masa depan.

Ini Agenda Prabowo ke Sydney Australia, Lakukan Kunjungan Kenegaraan Sehari

Prabowo Kunjungan ke Sydney Australia – Prabowo bertolak menuju Sydney, dari pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta usai memimpin rapat terbatas khusus bersama sejumlah menteri. Prabowo beserta rombongan lepas landas menuju Bandar Utara Sydney Kingsfordh Smith, sekitar pukul 11.55 WIB.

Sebab teddy menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan selama satu hari tesebut akan diiisi dengan sejumlah agenda penting. Kunjungan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan strategis dengan Autralia.

“Dalam kunjungan satu hari tersebut, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan tete-a-tete (empat mata) dengan Perdana Menteri Anthony Albanese, menghadiri upacara kenegaraan yang di pimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam mostyn,” kata teddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11/2025).

Kunjungan Balasan

Menurut Teddy kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan perdana Menteri Anthony Albanese ke Indonesia pada Mei 2025 lalu.

“Kunjungan ini merupakan bentuk kunjungan balasan atas kedatangan perdana Menteri Albanese ke Jakarta Pada Bulan Mei lalu, sehari setelah ia terpilih sebagai Perdana Menteri Australia.

Australia dan Indonesia selama tiga dekade. Saya tegaskan bahwa saya tidak melihat perjanjian ini sebagai langkah terakhir, melainkan langkah berikutnya. Saya ingin kita memiliki tujuan yang lebih tinggi, melangkah lebih jauh, dan bekerja sama lebih erat,”ucap PM Albanese.

Disisi lain PM Albanese mengapresiasi sambutan hangat dari Prabowo yang diberikan terhadap kunjugannya ke Indonesia. PM Albanese menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Australia tidak hanya penting bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.

Prabowo Sempat Tunda Keberangkatan ke Australia Selama Dua Jam Karena Hal Ini

Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama 2 jam untuk memimpin rapat

khusus di Pangkalan Halim PerdanaKusuma.” kata sekretaris kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selain Gibran, rapat tersebut juga diikuti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara,

Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Sekretaris Kabinet.

Selama kunjunga ke Australia, Teddy menjelaskan Prabowo diagendakan melakukan petemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia.

Anthony Albanese, Prabowo juga mengikuti upacara kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn.

Kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan atas kunjungan PM Albanese yang sehari setelah terpilih

kembali menjadi Perdana Menteri Australia bulan Mei Lalu langsung Mengunjungi Presiden Prabowo di Jakarta.

Pemerintah Dorong Inovasi dan Budaya Antisipatif di Berbagai Sektor Jelang Hari Sadar Risiko Nasional

Pemerintah Dorong Inovasi – Penerapan manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) secara lebih luas memastikan kebijakan pembangunan mampu beradaptasi dengan ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.

Menurut Direktur dan Sistem Risiko Kementrian Perencanaan pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPn/Bappenas) Prakosa Grahayudiandono, pendekatan manajemen risiko akan menjadi fondasi penting bagi perencanaan menuju Visi Indonesia Emas 2045

Untuk itu menurutnya, kebijakan pembangunan bangsa kedepan perlu adaptif terhadap dinamika sosial, keuangan, dan kompleksitas masyarakat indonesia. Karena, kata Prakosa, manajemen risiko tentu tidak bisa satu ukuran untuk semua, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap sektor.

“Bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya Indonesia, Kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing”ucap dia dalam diskusi Publik Sadar Risiko dalam perspektif Inovasi dan pembangunan.

Pengendalian Risiko

Dalan konteks kesehatan publik, Dimas juga menyoroti pendekatan harm reduction atau pengurangan bahaya sebagai bagian dari strategi pengendalian risiko yang lebih realistis.

‘Untuk perokok dewasa yang belum bisa berhenti sepenuhnya, beralih ke produk tembakau alternatif yang

tidak melalui proses pembakaran dapat menjadi opsi transisi yang secara ilmiah terbukti menurunkan risiko kesehatan.” ucap dia.

Sementara itu Direktur Statistik Keseharan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti

mengatakan peran data statistik juga perlu menjadi perhatian dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial-ekonomi.

Sinergi Lintas Sektor

Forum ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha,

masyarakat sipil, dan media dalam memperkuat budaya sadar risiko nasional.

Pendekatan tersebut menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap krisis, tetapi

juga berorientasi pada pencegahan dan inovasi Kemudian, Pemimpin Redaksi Tirto.id.

Rachmadin Ismail yang turut hadir sebagai narasumber menyoroti pentingnya sistem komunikasi publik yang berbasis data dan sains untuk memperkuat literasi risiko di masyarakat.

‘Dengan demikian masyarakat bisa semakin memahami bahwa kesadaran akan risiko bukan hanya sebagai mitigasi bencana.

Tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, hingga gaya hidup,” ucap Rachmadin.

“Risiko itu nyata dan sering kali muncul di luar kendali kita, tapi sistemnya juga harus kita jaga. Harapannya.

Forum seperti ini bisa melahirkan parameter baru bagi perencanaan kebijakan yang lebih sensitif terhadap risiko di masa depan.” ucap dia.

‘Dengan semangat Hari Sadar Risiko Nasional 2025, para pemangku kepentingan berharap kesadaran.

Risiko tidak lagi dilihat sebagai urusan teknis, melainkan sebagai budaya pembangunan yang melekat dalam setiao kebijakan publik.” jelas dia.

Adam Damiri Ajukan PK Kasus Asabri, Anak Angkat Ungkap Bukti Tak Ada Kerugian Negara

PK Kasus Asabri – Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025), anak angkat adam, Linda Susanti, dihadirkan sebagai saksi dan mengungkapkan adanya novum atau bukti baru yang menurutnya menunjukan tidak ada kerugian negara pada masa kepemimpinan ayah sambungnya tersebut.

Menurut Linda, berdasarkan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan laporan keuangan PT Asabri tahun 2011-2015, perusahaan justru mencatatkan keuntungan di masa kepemimpinan Adam Damiri.

“Jadi 2011 (risalah didapat) langsung dari PT Asabri. 2012, 2013, 2014, dan 2015 itu ada di ruang kerja Bapak. Setelah saya periksa, di situ ada laporan keuangan laba rugi dan juga pendapatan kenaikan saham dan reksadana di zaman Bapak, ujar Linda di ruang sidang Kusuma Admaja 4 PN Jakarta Pusat.

Sebut Ada Kekeliruan dalam Hitungan Kerugian Negara

Dalam keterangannya, Linda menilai terjadi kekeliruan dalam perhitungan kerugian negara yang digunakan dalam putusan pengadilan sebelumnya. Ia menjelaskan, kerugian Asabri pada masa kepemimpinan Adam Damiri seharusnya hanya sekitar Rp2,6 triliun, bukan Rp22,7 triliun seperti yang disebut dalam dakwaan.

“Dalam fakta persidangan disebutkan bahwa di zaman Pak Adam Damiri, kerugian keuangan negara hanya Rp2,6 triliun, bukan Rp22,7 triliun. Saham-saham yang dihitung sebgai krugian pun masih bernilai dan tetap menghasilkan keuntungan.

Lebih jauh, Linda juga membantah adanya aliran dana korupsi ke rekening Pribadi Adam Damiri.

Ia menegaskan, uang Rp17,9 miliar yang disebut dalam dakwaan bukan hasil tindak pidana, melainkan

pengembalian utang pribadi dan investasi pribadi yang tidak relevan.

‘Tidak ada aliran dana dari Asabri kepada Pak Adam. Uang itu berasal dari pengembalian utang pribadi oleh dua orang, yakni Harjani Prem Ramchand dan Sutedy Alwan Anis. Mereka bukan tersangka dan tidak memiliki hubungan dengan Asabri,”tegasnya.

Linda menilai, perhitungan uang pengganti dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang

tindak pidana korupsi, karena seharusnya hany di dasarkan pada hasil tindak pidana, bukan transaksi pribadi.

Kapolri Bertemu Sekjen ITUC, Bahas Kolaborasi Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh!

Kapolri Sekjen ITUC – Jendral Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) dan Sekjen ITUC Asia Pacific (AP) di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

“Kunjungan ini dalam rangka silturahmi, serta memperkuat kolaborasi antara ITUC, serikat buruh, dan polri dalam upaya memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para buruh,”ujar Listyo kepada wartawan.

Listyo menegaskan, Polri sejak awal memiliki komitmen kuat untuk melindungi hak-hak pekerja dan menyesesuaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi masyarakat. Salah satu langkah knkret yang telah dilakukan adalah pembentukan Desk ketenagakerjaan di lingkungan Polri.

“Sampai dengan saat ini, Desk ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan kementrian Ketenagakerjaan, serikat buruh, serta empat perusahaan di kabupaten Cirebon dan Brebes untuk mempekerjakan kembali 2.275 buruh yang terdampak PHK. Ke depan, terdapat potensi penyerapan tenaga kerja hingga 70 ribu orang.”jelasnya.

Bangun Kedekatan Polri dan Serikat Buruh

Selain upaya di bidang ketenagakerjaan, Polri juga aktif membangun kedekatan sosial dengan komunitas buruh melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan tersebut di antaranya buka puasa dan pembagian takjil gratis, peringatan Hari Buruh, bakti sosial dan hari peringatan Bhayangkarake-79, hingga perinatan HUT Serikat Buruh.

Polri juga mendukung pembangunan pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdikat) KSPSI di Kabupaten

Purwakarta melalui agenda groundbreaking yang turut di hadiri perwakilan buruh dan pemerintah. Listyo mentebut seluruh kegiatan tersebut sebagai bukti nyata komitmen polri yang terus menjaga sinergitas dengan elemen buruh di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Listyo menyampaikan bahwa polri akan terus memperkuat kerja sama dengan ITUC, ITUC Asia Pacific.

serta konfederasi buruh nasional dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang aman, adil, dan produktif.

Polri akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Konfederasi Buruh International, serta serikat

buruh Indonesia untuk bersama-sama memperkuat perlindungan hak-hak buruh,”tegas Listyo.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan

yang kondusif dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia. “Guna mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan berkeadilan,”tandasnya.

Fakta Terbaru Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Dari Dark Web ke Pembuatan Bom

Ledakan SMAN 72 Jakarta – Tim Detasemen khsusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyatakan ada sebanyak tujuh peledak yang dibawa terduga pelaku di kasus ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut).

Menurutnya sebanyak empat peledak berhasil diledakan di dua lokasi berbeda dalam lingkungan SMAN 72 Jakarta. Meski begitu, dia belum merinci lebih jauh perihal temuan peledak tersebut.

“TKP 1 (Masjid) dua bom meledak, TKP 2 Taman Baca dan Bank Sampah terdapat dua bom meledak. Tiga yang tidak meledak,”jelas dia.

Terduga Pelaku SMAN 72 Sering Kunjungi Dark Web, Berisi Orang Tewas Akibat Pembunuhan

Tim Detasmen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri menulusuri jejak digital terduga pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menemukan aktivitasnya menyelami situs gelap atau dark web.

“Yang bersangkutan kerap mengunjungi komunitas daring, terutama di forum dan situs-situs gelap.”tutur Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana saat dikonfirmasi, senin (10/11/2025).

Mayndra belum mengulas lebih jauh dari mana terduga pelaku mempelajari penggunaan bahan peledak. Yang pasti, dia bisa mengunjungi dark web yang menampilkan kondisi kematian atau peristiwa pemicu korban jiwa.”Yang menampilkan video atau foto orang yang benar-benar meninggal dunia, biasanya akibat kecelakaan, perang, pembunuhan, atau kejadian brutal lainnya,”jelas dia.

Polisi: Terduga Pelaku Ledakan di SMAN 72 Bukan Anti Agama Tertentu

Polda Metro Jaya menyebutkan terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta bukan anti agama tertentu atau terlibat dengan organisasi atau kelompok tertentu.

“Kita juga ingin meluruskan kepada masyarakat, memang terjadi di tempat ibadah, tetapi yang bersangkutan ini.

Bukan anti agama tertentu,”kata Habid Humas polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin (10/11) seperti dilansir Antara.

Saat dikonfirmasi apa yang membuat terduga pelaku melakukan hal tersebut, Budi menyebutkan untuk modif masih melakukan pedalman. “Diduda ada kurang perhatian keluarga.

Dan itu sudah akumulasi, artinya, dari rumah, dari keluarga dan dari lingkungan sekitar, ini yang.

Membuat jadi akumulasi yang harusnya kita berempati,”katanya.

Perundungan

Siswa kelas XI SMAN 72 Jakarta berinisial S sempat bercerita adanya dugaan perundungan atau bulying.

Dalam peristiwa ledakan saat salat jumat di sekolahnya.

Dengan pakain yang masih berlumuran darah teman-temannya, S bercerita bahwa ledakan terjadi di tengah masjid saat salat jumat akan dimulai. Para siswa pun langsung berhamburan keluar masjid.

Website Informasi Seputar Berita Terkini dan Terupdate

Monthly Archives: November 2025