Pemerintah Dorong Inovasi dan Budaya Antisipatif di Berbagai Sektor Jelang Hari Sadar Risiko Nasional
Pemerintah Dorong Inovasi – Penerapan manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) secara lebih luas memastikan kebijakan pembangunan mampu beradaptasi dengan ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.
Menurut Direktur dan Sistem Risiko Kementrian Perencanaan pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPn/Bappenas) Prakosa Grahayudiandono, pendekatan manajemen risiko akan menjadi fondasi penting bagi perencanaan menuju Visi Indonesia Emas 2045
Baca Juga: Adam Damiri Ajukan PK Kasus Asabri, Anak Angkat Ungkap Bukti Tak Ada Kerugian Negara
Untuk itu menurutnya, kebijakan pembangunan bangsa kedepan perlu adaptif terhadap dinamika sosial, keuangan, dan kompleksitas masyarakat indonesia. Karena, kata Prakosa, manajemen risiko tentu tidak bisa satu ukuran untuk semua, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap sektor.
“Bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya Indonesia, Kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing”ucap dia dalam diskusi Publik Sadar Risiko dalam perspektif Inovasi dan pembangunan.
Pengendalian Risiko
Dalan konteks kesehatan publik, Dimas juga menyoroti pendekatan harm reduction atau pengurangan bahaya sebagai bagian dari strategi pengendalian risiko yang lebih realistis.
‘Untuk perokok dewasa yang belum bisa berhenti sepenuhnya, beralih ke produk tembakau alternatif yang
tidak melalui proses pembakaran dapat menjadi opsi transisi yang secara ilmiah terbukti menurunkan risiko kesehatan.” ucap dia.
Sementara itu Direktur Statistik Keseharan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti
mengatakan peran data statistik juga perlu menjadi perhatian dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial-ekonomi.
Sinergi Lintas Sektor
Forum ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha,
masyarakat sipil, dan media dalam memperkuat budaya sadar risiko nasional.
Pendekatan tersebut menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap krisis, tetapi
juga berorientasi pada pencegahan dan inovasi Kemudian, Pemimpin Redaksi Tirto.id.
Rachmadin Ismail yang turut hadir sebagai narasumber menyoroti pentingnya sistem komunikasi publik yang berbasis data dan sains untuk memperkuat literasi risiko di masyarakat.
‘Dengan demikian masyarakat bisa semakin memahami bahwa kesadaran akan risiko bukan hanya sebagai mitigasi bencana.
Tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, hingga gaya hidup,” ucap Rachmadin.
“Risiko itu nyata dan sering kali muncul di luar kendali kita, tapi sistemnya juga harus kita jaga. Harapannya.
Forum seperti ini bisa melahirkan parameter baru bagi perencanaan kebijakan yang lebih sensitif terhadap risiko di masa depan.” ucap dia.
‘Dengan semangat Hari Sadar Risiko Nasional 2025, para pemangku kepentingan berharap kesadaran.
Risiko tidak lagi dilihat sebagai urusan teknis, melainkan sebagai budaya pembangunan yang melekat dalam setiao kebijakan publik.” jelas dia.