Kepala BGN: Jawa Barat Daerah Terbanyak Kasus Keracunan MBG
MBG – Kepala Badan Gizi Nasioanal (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terbanyak di Indonesia.
Baca Juga: REPDEM: Laporan Terhadap Ribka Tjiptaning Upaya Bungkam Suara Kritis
“Betul, masalah banyak di Jawa Barat. Garut, Cianjur, Bandung Barat, dan ditambah dengan Sleman,” kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurut Dadan, penyebab utama kasus keracunan bukan berasal dari kualitas air, melainkan dari makanan yang mengandung kadar nitrit tinggi akibat praktik pertanian yang tidak ideal.
“Daerah itu endemik untuk kejadian seperti ini. Bahkan bukan hanya maslah air, tapi ternyata infeksi nittrit cukup tinggi. Dan itu mungkin di sebabkan oleh praktik bud daya petani yang terlalu banyak membeberkan nitrogen sehingga kandungan nitrit di dalam tanaman cukup tinggi.
Dadan menambahkan, tingginya kadar nitrit dalam bahan pangan dapat memicu gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, BGN bersama kementrian terkait tengah meninjau ulang rantai pasokan bahan pangan untuk program MBG di wilayah rawan tersebut.
BGN Siapkan Rp29,5 Triliun untuk MBG hingga Akhir 2025
Sebelumnya, Dadan menyampaikan bahwa BGN menyiapkan anggaran sebesar Rp29,5 Triliun untuk mendukung
pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga akhir tahun 2025.
Ia menjelaskan, serapan anggaran Program MBG terus meningkat sejak awal tahun.
Dari Total Pagu sebesar Rp71 triliun, hingga awal November 2025, BGN telah menyerap Rp43,47 triliun atau sekitar 61,2 persen dari total anggaran.
“Banayak pihak awalnya meragukan bahwa kita bisa menyerap tambahan Rp8,5 triliun, lalu sampai 15 Desember
Rp10 trilun, dan di akhir Desember Rp11 triliun. Jadi total dalam 50 hari terakhir ini, kita akan butuh Rp29,5 triliun,”jelasnya.
Program Makan Gizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk
meningkatkan status gizi dan kesehatan anak-anak indonesia, sekaligus mendorong kesejahteraan pelaku usaha pangan lokal.